Otoritas Investasi Indonesia, Sovereign Wealth Fund (SWF) Indonesia?

Undang – Undang Cipta Kerja masih banyak didemo saat ini. Namun demikian, jika kita lihat UU ini banyak meberikan manfaat, khususnya di bidang investasi. Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) memuat substansi tentang pembentukan sovereign wealth fund (SWF) atau Lembaga Pengelola Investasi (LPI) yang modal awalnya diharapkan bisa mencapai Rp75 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa modal awal LPI nantinya terdiri dari kombinasi aset negara atau BUMN dan sumber-sumber lainnya yang sekarang sudah dibahas oleh pemerintah. “Ada injeksi ekuitas dalam bentuk dana tunai itu nilainya bisa mencapai sampai Rp30 triliun yang bersumber dari barang milik negara (BMN), saham pada BUMN atau perusahaan dan piutang negara,” kata Sri Mulyani, Rabu kemari.

Pada paruh akhir dekade 2000-an, terjadi sesuatu yang ‘menarik’, dimana terjadi sebuah ketimpangan perdagangan global yang cukup mengejutkan. Dalam ”World Economic Outlook” yang terbit pada April 2007, Amerika Serikat dan Eropa mengalami defisit neraca berjalan sebesar US$ 904 milyar, sementara negara-negara Asia dan Timur Tengah mengalami surplus neraca berjalan sebesar US$ 902 milyar. Ketidakseimbangan neraca tersebut merupakan akibat dari naiknya harga minyak dunia untuk kasus negara-negara Timur Tengah, minyak yang pada Juni 2002 berkisar pada 20 USD per barrel melonjak menjadi di atas 90 USD per barrel pada Juni 2007.

Untuk mengatur kelebihan dana tersebut, tercipta lah Sovereign Wealth Funds (SWF), yaitu dana negara dipisahkan dari neraca dan diatur secara independen untuk berinvestasi dalam pasar finansial. Menurut IMF dalam Global Financial Stability Report (Oktober 2007), SWF adalah dana investasi spesial yang dibuat atau dimiliki oleh pemerintah untuk menguasai aset-aset asing demi tujuan jangka panjang. Secara umum, SWF didanai dari penghasilan ekspor dan/atau cadangan devisa yang ditujukan untuk membeli dan memiliki aset-aset asing untuk tujuan jangka panjang.

Biasanya, negara-negara dengan surplus neraca pembayaran yang besar akan menginvestasikan surplus tersebut ke SWF. Dana tersebut kemudian dikelola untuk tujuan investasi murni, bukan sebagai cadangan valuta asing (yang dikelola oleh bank sentral dengan sangat konservatif). Dana investasi yang dikelola dalam SWF dapat berasal dari berbagai sumber. Itu termasuk dari:

  • Surplus neraca pembayaran
  • Surplus fiskal
  • Cadangan devisa
  • Operasi mata uang asing resmi
  • Uang dari privatisasi
  • Pembayaran transfer pemerintah
  • Pendapatan dari ekspor sumber daya alam

Menurut data dari Sovereign Wealth Fund Institute, berikut adalah 10 besar SWF di dunia berdasarkan aset yang dikuasainya.

info gambar

 

Cikal Bakal SWF Indonesia

Hingga saat ini, Indonesia belum mempunyai SWF. Meski begitu, mimpi untuk memiliki SWF bukannya tidak ada. Bahkan pada tahun 2007, di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dibentuk Pusat Investasi Pemerintah (PIP) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 52/PMK.01/2007. PIP ini sendiri berstatus sebagai Badan Layanan Umum (BLU).

PIP mendapat suntikan modal awal sekitar Rp 4 triliun. Sumber dananya masih terbatas karena devisa Indonesia tidak besar dan sumber daya minyak dan gas juga tidak terlalu banyak.

PIP belum mengarah ke SWF, tapi semacam bank infrastruktur atau bank pembangunan.

Lingkup investasi PIP pada surat berharga dan investasi langsung pada Public Private Partnership (PPP) dan non-PPP dalam bentuk penyertaan modal dan pemberian pinjaman kepada Pemerintah Daerah (Pemda), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan swasta.

Setelah berdiri hampir 8 tahun, PIP dilikuidasi pada 2015 karena investasinya tidak seperti yang diharapkan.

Asa baru SWF Indonesia

Rasanya, rencana lama itu kini bersemi kembali, setelah pemerintah berkomitmen untuk membentuk lembaga yang akan mengelola SWF. Menurut pemerintah, SWF dinilai akan dapat mendorong pembangunan infrastruktur di Tanah Air, yang pendanaannya tidak bisa sepenuhnya dibebankan pada APBN.

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan nilai modal SWF Indonesia sesungguhnya memiliki potensi untuk menjadi besar. Dia memberikan estimasi dana kelolaan SWF yang akan dibentuk nanti bisa mencapai US$ 500 miliar-US$ 600 miliar atau setara dengan Rp 7.350 triliun-Rp 8.820 triliun. Nilai tersebut bisa diperoleh jika seluruh perusahaan BUMN melakukan penawaran umum saham perdana (initial public offering/IPO).

Estimasi nilai IPO yang bisa diperoleh mencapai US$ 480 miliar atau setara dengan Rp 7.056 triliun.

Pendapatan BUMN sebelum Covid-19 mencapai Rp 2.400 triliun per tahun, atau setara dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan pendapatan sebesar ini, jika semua BUMN melantai di bursa saham dengan harga penjualan saham sebelum Covid-19 bisa berkisar tiga sampai empat kali lipat, maka menurutnya nilai BUMN di pasar bakal mencapai US$ 480 miliar.

“Nah kita suka bandingkan BUMN dengan Temasek (Singapura) dan Khazanah (Malaysia). Kalau nilai BUMN kita mencapai US$ 480 billion (miliar) setara atau mungkin lebih besar dari Temasek dan pasti lebih besar dari Khazanah, mungkin juga sudah sekelas Sovereign Wealth Fund (SWF) Abu Dhabi. Yang paling besar SWF itu Norwegia US$ 1.200 billion,” paparnya pada acara diskusi dengan Lemhanas secara virtual pada Selasa (06/10/2020), seperti dikutip dari CNBC Indonesia. Seperti diketahui, pada 2020 ini, aset Temasek mencapai US$ 306 milyar, sedangkan Khazanah mencapai US$ 19.1 milyar.

Di Indonesia sendiri, SWF akan lebih sering disebut LPI, atau singkatan dari Lembaga Pengelola Investasi, yang disuntik modal awal sekitar Rp. 75 trilyun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa modal awal LPI nantinya terdiri dari kombinasi aset negara atau BUMN dan sumber-sumber lainnya yang sekarang sudah dibahas oleh pemerintah.

“Ada injeksi ekuitas dalam bentuk dana tunai itu nilainya bisa mencapai sampai Rp30 triliun yang bersumber dari barang milik negara (BMN), saham pada BUMN atau perusahaan dan piutang negara,” kata Sri Mulyani, seperti dikutip oleh Bisnis Indonesia.

Apa nama SWF Indonesia?

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, Presiden Joko Widodo sudah memberikan nama Sovereign Wealth Fund (SWF) Indonesia, yakni Otoritas Investasi Indonesia. Masih menurut Airlangga, SWF dalam jangka pendek ini akan menjadi salah satu alat pendorong investasi.

“Otoritas Investasi Indonesia ini akan mempunyai modal sampai dengan Rp 75 triliun dan leverage-nya ini akan mengundang SWF dari negara lain,” jelasnya. Dia mengatakan dengan adanya matching fund yang besarnya mencapai US$ 5 miliar atau setara dengan Rp 75 triliun, diharapkan SWF Indonesia bisa menarik investor-investor lain. Dengan demikian, Indonesia punya alat untuk mendorong investor, buka hanya dari investasi langsung asing (foreign direct investment/FDI), bukan hanya lewat Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tapi melalui Otoritas Investasi Indonesia.

Selamat datang, SWF Indonesia

 

Referensi:

Prasetyo, Erry Wahyu. “Sovereign Wealth Funds Sebagai Pengelola Kelebihan Likuiditas Di Negara-Negara Gulf Cooperation Council .” Http://Journal.unair.ac.id/, Universitas Airlangga, 2011

“Apa Yang Dimaksud Dengan Sovereign Wealth Funds?” Cerdasco., 21 Dec. 2019, cerdasco.com/sovereign-wealth-funds/

Wareza, Annisatul Umah & Monica. “SWF Punya RI Lebih Besar Dari Temasek, Bisa Sekelas Abu Dhabi.” Market, 7 Oct. 2020, www.cnbcindonesia.com/market/20201007074308-17-192390/swf-punya-ri-lebih-besar-dari-temasek-bisa-sekelas-abu-dhabi

“Ini Catatan Dari Sri Mulyani Soal SWF Indonesia Versi Omnibus Law: Ekonomi.” Bisnis.com, 8 Oct. 2020, ekonomi.bisnis.com/read/20201008/9/1302545/ini-catatan-dari-sri-mulyani-soal-swf-indonesia-versi-omnibus-law.

Pinjaman Daerah sebagai Alternatif Pembiayaan Pembangunan

Sumber pembiayaan untuk pembangunan daerah berasal dari dana perimbangan yang diterima oleh daerah dari pemerintah pusat. Daerah yang kaya akan sumber daya alamnya dapat menggunakan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk membiayai belanja pembangunan daerahnya. Sedangkan untuk daerah yang tidak memiliki sumber daya alam yang cukup, dapat melakukan belanja pembangunan yang di biayai oleh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dana nya diterima pada tahun anggaran tertentu.

Namun dalam pelaksanaannya, Dana Alokasi Umum sebagian besar digunakan untuk membayar gaji pegawai daerah. Sedangkan sebagian DAU digunakan untuk belanja pembangunan yang dimana jumlah dananya relatif kecil sekali, sehingga diperlukan alternatif lain berupa sumber pembiayaan pembangunan. Dengan kondisi seperti ini akan menyebabkan sebagian besar daerah khususnya di Indonesia mengalami masalah keuangan. Padahal tuntutan dari masyarakat terhadap penyediaan fasilitas atau sarana dan prasarana umum terus meningkat. Konsekuensinya pemerintah daerah dituntut untuk kreatif dalam mencari sumber pendapatan dan pembiayaan yang memadai agar penyediaan infrastruktur serta fasilitas dan prasarana umum ter- realisasikan.

Saat ini memang pembangunan mengenai sarana dan prasarana di Indonesia sedang gencar-gencarnya dilaksanakan oleh pemerintah. pembangunan sarana dan prasarana tersebut seperti pembangunan jalan tol, fasilitas umum, pembangunan jembatan, pelebaran jalan, serta pembangunan lainnya. Dalam pembangunan tersebut tentunya pemerintah juga harus mengeluarkan dana yang tidak sedikit.

Dalam rangka mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional serta memberikan arah bagi pelaksanaan pembangunan agar dapat berjalan efektif, efisien dan sesuai dengan sasarannya maka diperlukan adanya suatu kebijakan yang mampu merealisasikan cita-cita dan tujuan tersebut. Salah satu kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia adalah dengan melaksanakan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah.

Diberlakukannya kebijakan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah oleh pemerintah bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat  dalam pemberdayaan masyarakat, peningkatan pelayanan, serta keanekaragaman potensi yang dimiliki setiap daerah. Oleh karena itu, pemerintah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan agar berjalan secara efektif dan efisien. Adanya otonomi daerah ini diharapkan setiap daerah otonom mampu dalam membiayai segala kegiatan pemerintahaanya sendiri melalui sumber-sumber keuangan yang dimiliki.

Sejak kebijakan otonomi daerah diberlakukan, terdapat beberapa daerah di Indonesia mengalami permasalahan berupa keuangan dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pembangunan daerah berkaitan erat dengan pembiayaan daerah untuk pembiayaan pembangunan daerah atas ketersediaan infrastruktur serta sarana dan prasarana yang dimiliki oleh pemerintah di tiap daerah.

Lalu alternatif seperti apakah yang tepat untuk melakukan pembangunan?

Salah satu alternatif yang dapat dimanfaatkan dan dipilih oleh pemerintah daerah sebagai pembiayaan pembangunan adalah dengan pinjaman daerah. Pinjaman daerah adalah segala transaksi yang mengakibatkan daerah menerima dari pihak lain dengan sejumlah uang atau manfaat yang bernilai uang sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali (Santoso, 2003 : 148). Pinjaman daerah ini bersumber dari pemerintah pusat, lembaga keuangan bank, lembanga keuangan bukan bank, masyarakat, serta pinjaman dari luar negeri yang berupa pinjaman bilateral dan multilateral.

Pinjaman daerah ini merupakan salah satu bentuk kewenangan pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan keterbatasan pembiayaan pembangunan. Pinjaman daerah dapat digunakan untuk membiayai segala pembangunan baik terkait dengan fasilitas dan prasarana umum yang merupakan aset daerah dan dapat menghasilkan penerimaan bagi daerah tersebut. Yang mana nantinya akan memberikan manfaat pula untuk masyarakat.

Pinjaman terbagi menjadi tiga jenis. Pertama, pinjaman jangka pendek yang merupakan pinjaman daerah dengan jangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun dimana terdapat peryaratan bahwa pembayaran kembali pinjaman berupa pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya yang harus dilunasi dalam tahun anggaran yang sudah di sepakati.

Kedua, pinjaman menengah yang digunakan untuk membiayai penyediaan layanan umum yang tidak menghasilkan penerimaan. Ketiga, pinjaman jangka panjang yang merupakan pinjaman daerah dengan jangka waktu lebih dari satu tahun dima terdapat persyaratan bahwa pembayaran kembali pinjaman berupa pokok pinjaman, bunga dan biaya lain sebagian atau seluruhnya harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya.

Pengelolaan pinjaman daerah harus dikelola dengan baik. Karena pengelolaan pinjaman sangat dipengaruhi oleh berbagai hak seperti fluktuasi belanja daerah. Secara umum, alokasi belanja daerah akan terus mengikuti besarnya penerimaan daerah. Penerimaan daerah sendiri pada daerah otonomi masih terus bergantung pada dana perimbangan yang diperoleh dari pemerintah pusat. Kegiatan-kegiatan yang dibiayai melalui pinjaman daerah merupakan sebuah investasi berupa perbaikan dan penambahan infrastruktur sosial ekonomi.

Salah satu daerah di Indonesia yang saat ini melakukan pinjaman daerah yaitu Nusa Tenggara Timur. Pemerintah Provinsi NTT berencana akan membangun 32 segmen jalan provinsi dan menyelesaikan ruas jalan provinsi dalam waktu yang singkat. Pemprov NTT melakukan pinjaman daerah melalui Bank NTT. Bank NTT juga telah menyatakan komitmennya untuk merealisasikan pinjaman daerah kepada pemprov NTT dengan skema pinjaman daerah untuk membiayai pembangunan infrastruktur.

Seperti yang sudah diketahui, bahwa APBD jumlahnya terbatas. Sebagian besar anggaran ini akan digunakan untuk kegiatan rutin, termasuk gaji ASN. Sisa dari anggaran tersebut baru di distribusikan untuk kegiatan lainnya termasuk untuk melakukan pembangunan infrastruktur. APBD provinsi NTT ini ternyata tidak cukup untuk membiayai pembangunan infrastruktur dalam satu anggaran saja.

Pinjaman daerah untuk pembangunan infrastuktur ini menjadi sebuah solusi untuk menjawab lambannya pembangunan infrastruktur karena keterbatasan anggaran dana. Keterbatasan ini karena dana APBD yang relatif terbatas sehingga tidak memungkinkan untuk menyelesaikan ruas jalan provinsi NTT dalam waktu yang singkat.

Skema pinjaman daerah ini telah melibatkan Bank NTT dalam mendukung terwujudnya pembangunan di daerah khususnya di bidang infrastruktur. Pinjaman daerah ini menjadi bentuk dukungan nyata dari Bank NTT terhadap Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat. Antara Bank NTT dan gubernur sama-sama bertekad akan menyelesaikan semua ruas jalan provinsi NTT dalam tiga tahun.

Dengan terobosan skema pinjaman daerah ini semoga menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan pembangunan infrastruktur di setiap daerah. Terobosan seperti inilah diharapkan dapat diadopsi oleh pemerintah kabupaten/kota lainnya untuk mengatasi keterbatasan anggaran pembangunan infrastruktur di wilayahnya.

Dengan ini dapat di simpulkan bahwa pinjaman daerah sangat bermanfaat dan memiliki peran yang penting dalam melakukan pembiayaan pembangunan. Pinjaman daerah menjadi sebuah solusi alternatif untuk melakukan pembangunan infrastruktur suatu daerah. Selain itu dengan menggunakan pinjaman daerah diharapkan dapat mempercepat tercapainya pembangunan suatu daerah terlebih lagi untuk daerah yang APBD nya tidak terlalu besar.