Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alamnya dan terletak di daerah yang strategis dalam peta dunia. Mulai dari pertanian, perikanan, kehutanan, pertambangan, serta hasil bumi lainnya. Akan tetapi, potensi yang besar ini belum bisa membawa Indonesia menjadi negara maju. Pemerintah pun telah mentargetkan menjadi negara maju pada tahun 2019.

Pada dasarnya, tidak ada konversi resmi untuk pengelompokan negara berkembang dan negara maju. PBB melalui divisi statistik menyatakan pengelompokan antara negara berkembang dan negara  maju hanya untuk mempermudah statistik. Beberapa lembaga menetapkan standar pengklasifikasian bagi kedua kelompok negara tersebut, salah satunya IMF. IMF sendiri menggunakan sistem klasifikasi fleksibel yang memperhitungkan: (1) tingkat pendapatan per kapita; (2) diversifikasi ekspor; dan (3) tingkat integrasi ke dalam keuangan global. Di samping itu, dilihat juga dari sisi sosialnya mulai dari tingkat kesehatan, harapan hidup, angka buta huruf dan lain sebagainya.

Berdasarkan standar itulah Indonesia ditetapkan sebagai negara berkembang. padahal Indonesia mempunyai potensi yang besar untuk menjadi negara maju. Survei terkahir yang dilakukan BPS pada tahun 2013 mengatakan, Pendapatan perkapita Indonesia hanya mencapai $3.499, jauh dari apa yang distandarkan IMF sebagai syarat menjadi negara maju sebesar >$5000.

Pada hakikatnya, Indonesia sudah modernisasi untuk menjadi negara maju. Pembangunan-pembangunan di segala sektor terus ditingkatkan, sebagai contoh program tahunan Sail Indonesia di sektor kelautan dan perikanan yang bertujuan memperkenalkan kepada dunia hasil kekayaan laut dalam negeri. Selain itu, tingkat kesadaran masyarakat sendiri sudah mulai menunjukan perkembangannya, salah satunya kesadaran tentang pendidikan. Akan tetapi, faktor depedensi masih kuat menyelimuti bangsa ini, seperti banyak aset-aset potensial dalam negeri berpindah tangan ke pihak asing. Sehingga sangat mempengaruhi laju pembangunan ke arah yang lebih buruk bukan ke arah yang lebih baik. Faktanya, mereka hanya ingin kekayaan bangsa ini semata, seperti yang terjadi di PT. Freeport Indonesia.

Berdasarkan data yang dirilis oleh PT. Freeport, pendapatan yang dihasilkan dalam sehari mencapai 144 Milyar. Hal ini tentu sangat berbeda 180 derajat dengan kondisi masyarakat sekitar PT. Freeport Indonesia yang jauh dari kata layak dan masih terkungkung dalam kemiskinan. Padahal,  Kabupaten Mimika tempat perusahaan itu berada tercatat sebagai 50 kabupaten terkaya Indonesia versi Warta Ekonomi.

Faktor depedensi inilah yang oleh Theotonio Dos Santos dikatakan akan berdampak rugi pada negara berkembang karena Hubungan relasional yang tidak imbang antara negara maju dan negara miskin dalam pembangunan di kedua kelompok negara tersebut. Jika terjadi sesuatu negatif di negara maju, maka negara berkembang akan mendapat dampak negatifnya pula. Sedangkan jika hal negatif terjadi di negara berkembang, maka belum tentu negara maju akan menerima dampak tersebut.

Selain faktor depedensi yang menyebabkan Indonesia dalam kelompok negara  berkembang,  sumber daya manusia (SDM) yang kurang dan krisis negarawan menjadi salah satu penyebabnya. sehingga Indonesia kesulitan dalam mengelola negara yang mempunyai semua syarat menjadi negara maju ini

Selepas Perang Dunia II, kemajuan sebuah negara diukur dari berapa banyak lulusan perguruan tinggi setiap tahun. Pada tahun 2010, Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pengembangan (OECD) mengatakan 9.2 juta dari 230 juta jumlah penduduk Indonesia bergelar sarjana dan hanya 23 ribu dari total sarjana bergelar doktor masih kalah jika dibandingkan dengan Malaysia yang mencapai 13 juta dari 27 juta  jumlah penduduknya bergelar sarjana dan 28 ribu dari total sarjana bergelar doktor.

Dalam sejarah juga tercatat bahwasanya dulu Malaysia banyak belajar dari Indonesia, sampai-sampai pemerintah Malaysia mendatangkan tenaga pengajar dari Indonesia. Tapi sekarang sudah terbalik, Indonesia lah yang banyak belajar dari malaysia. Lihat saja Malaysia pada masa sekarang, hampir segala bidang telah diakui dunia internasional. Mulai dari bidang otomotif, perminyakan, perkebunan dan sebagainya. Di bidang otomotif saja, sampai sekarang Indonesia belum mampu memproduksi mobil yang bisa menembus pasar internasional lain halnya dengan Malaysia dengan Protonnya.

Selanjutnya, persoalan yang dihadapi Indonesia menuju negara maju adalah krisis negarawan. Krisis negarawan bisa kita rasakan dari banyaknya kasus yang terjadi seperti korupsi yang sudah sistematis dan kurangnya perhatian terhadap orang miskin dan tidak meratanya pembangunan nasional.

Kenyataan ini dirasa tidak sejalan dengan apa yang telah diusahakan dan dicita-citakan oleh  founding fathers  dalam melahirkan negeri ini. Cita-cita tersebut pada dasarnya sudah termaktub dalam UUD 1945 yang intinya kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia. Para pemimpin sekarang sudah berubah haluan menjadi apa yang dikeluarkan harus ada pemasukan yang besar, seperti sistem perpolitikan yang mana uang menjadi alat utama untuk memperoleh sebuah jabatan, sehingga bukan tidak mungkin lagi nantinya akan melahirkan pemikiran pragmatis di kalangan para pejabat negara.

Di negara maju, uang bukanlah tujuan utama politik. Tujuan sebenarnya adalah komitmen terhadap apa yang telah dicanangkan negara didalam UUD. Sehingga menghasilkan pelayanan yang maksimal terhadap warga negaranya. Kasus yang terjadi pada corby misalnya. Ratu maryuana ini sebelumnya diputus hukuman 20 tahun penjara, akan tetapi, corby bebas lebih cepat dari hukuman yang ditetapkan. Sebenarnya, pemerintah australia terbilang sukses dalam hal melindungi warga negaranya. Berbagai cara mereka tempuh, termasuk melobi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ini bukti komitmen pemerintah negara maju terhadap seluruh warga negaranya.

Sebaliknya, pemerintah Indonesia telah banyak menyia-nyiakan nyawa warga negaranya sendiri, salah satunya adalah Ruyati, TKI yang telah dieksekusi pancung di Arab Saudi beberapa waktu lalu. Pemerintah dalam hal ini kurang bersungguh-sungguh dalam melindungi warganya hingga terkesan acuh terhadap kasus yang dihadapi warganya sendiri. Seharusnya, pemerintah Indonesia memanfaatkan posisi-posisi yang ada untuk melobi pemerintah Arab Saudi seperti mayoritas penduduknya yang  muslim dan sama-sama tergabung dalam OKI.

Lain halnya Australia dan Indonesia , di Jepang, warganya merasa terhina jika diberi uang tips dalam sebuah pekerjaan, berbeda halnya dengan apa yang terjadi di Indonesia, mereka merasa senang bahkan terkadang meminta tambahan. Pemikiran-pemikiran inilah yang harus kita ubah sehingga tercipta pemikiran yang tidak berorientasikan terhadap uang saja melainkan sebuah pelayanan yang maksimal.

Oleh karena itu, pemerintah harus membuat strategi jitu untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara maju pada tahun 2019 dan harus dilakukan perbaikan disetiap lini. Pendidikan sebagai tombak utama dalam pondasi negara maju membutuhkan perhatian yang serius. Karena  Pendidikan yang baik tentu akan melahirkan pribadi yang baik sebagaimana teori yang dikemukakan oleh John Locke. Sejalan dengan itu, pemerintah harus seluas-luasnya memberikan fasilitas-fasilitas pendidikan, seperti bebas biaya pendidikan sampai S1 bahkan sampai S3. Sehingga Indonesia akan melahirkan banyak tenaga ahli yang dibutuhkan oleh pemerintah.

One thought on “Tantangan Indonesia Menjadi Negara Maju”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *